Perizinan Penyelenggara Pasar Alternatif di Indonesia

Perkembangan perdagangan efek bersifat sukuk dan utang memperluas cakupan efek yang bersifat utang dan sukuk yang diperdagangkan di luar Bursa Efek, sehingga melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2019 (“POJK No. 8/2019”), Pemerintah mengupayakan perlindungan hukum bagi Pendirian Usaha Penyelenggara Pasar Alternatif dan Pengguna Jasa Pasar Alternatif di Indonesia.

Efek merupakan surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Transaksi Efek atas Efek bersifat utang dan sukuk di Pasar Sekunder dapat dilakukan di Bursa Efek atau di luar Bursa Efek. Transaksi tersebut apabila dilakukan di luar Bursa Efek dapat dilakukan melalui negosiasi secara langsung melalui Pihak atau melalui Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA).

Permohonan Izin Usaha Penyelenggara Pasar Alternatif pada Otoritas Jasa Keuangan

Permohonan untuk memperoleh perizinan Penyelenggara Pasar Alternatif diajukan oleh Badan Hukum kepada OJK sesuai dengan format Surat Permohonan Izin Usaha sebagai PPA dan kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut :

  1. Dokumen Informasi mengenai detail pemohon, nama, alamat, nomor telepon dan faksimili dari PPA.
  2. Akta Pendirian PT dan SK Pengesahan Pendirian PT dari Kemenkumham berikut anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar terakhir PT yang telah memperoleh persetujuan atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak
  4. Dokumen informasi mengenai Nama dan Data Anggota Direksi dan Anggota Direksi Komisaris PPA meliputi :
  5. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
  6. Ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian atau bukti pengalaman di bidang pasar modal
  7. KTP atau tanda pengenal lainnya serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
  8. Pasfoto berwarna terbaru 4×6 cm dengan latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar
  9. Surat Pernyataan dari Calon Anggota Direksi /Dewan Komisaris PPA
  10. Rencana Strategis khusus bagi calon anggota Direksi PPA
  11. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan dari OJK
  12. Dokumen informasi dari data Pemegang Saham PPA
  13. Laporan Keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK
  14. Rekening Koran
  15. Bukti Penyetoran yang sah dari Modal Disetor
  16. Rancangan Peraturan PPA dan sistem Penyelenggaraan Perdagangan yang akan digunakan dan fasilitas pendukungnya
  17. Pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian PPA dan prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan usaha
  18. Daftar pengguna jasa PPA
  19. Struktur organisasi beserta uraian usaha dan proyeksi rencana operasi dan misi PPA selama 3 (tiga) tahun kedepan
  20. Keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor.

Sejak permohonan diterima oleh OJK, maka OJK berkewajiban paling lamabta 30 (tiga puluh) hari kerja memberitahukan kepada Pemohon mengenai penolakan permohonan atau permohonan yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh OJK.

Sementara itu dalam kurun waktu yang sama yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar, maka OJK wajib memberikan izin usaha PPA kepada Pemohon.

Demikianlah informasi mengenai Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Penyelenggara Pasar Alternatif (PPA) di Indonesia, semoga dapat bermanfaat. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut tentang Perizinan Penyelenggara Pasar Alternatif pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, silahkan menghubungi team kami di jasaparalegal@gmail.com atau Hotline WA ke 0812-10005154.

JasaParalegal, your executive legal assistant.

Share This