Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Syariah di Indonesia

Untuk meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan dalam mendukung perekonomian nasional, meningkatkan perlindungan konsumen dan pengaturan prudensial, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (“POJK No.10/2019”).

Perusahaan Pembiayaan berdasarkan regulasi ini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Sedangkan Perusahaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah. Prinsip Usaha Syariah didasarkan dari fatwa dan persyaratan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Perusahaan Syariah melingkupi perusahaan syariah dan unit usaha syariah. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah perusahaan syariah yang seluruh kegiatan usahanya melakukan kegiatan syariah. Sementara itu Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan syariah atau berfungsi sebagai kantor induk dari Kantor yang melaksanakan pembiayaan pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah termasuk pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa.

Kegiatan usaha perusahaan syariah wajib mendapat persetujuan usaha dari OJK terhadap setiap penggunaan akad dan setiap fitur dari kegiatan usaha pembiayaan syariah yang dilakukan dengan menggunakan akad. Dalam kegiatan usahanya tersebut, perusahaan syariah wajib membentuk komite produk dan pengembangan kegiatan usaha syariah yang diketuai oleh Direktur Utama atau yang setara bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Pimpinan UUS bagi UUS. Pelaksanaan tugas komite tersebut wajib dilaporkan dalam pelaporan tata kelola kepada OJK.

Perusahaan syariah wajib memiliki sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi bagi perusahaan syariah yang telah memiliki kantor cabang lebih dari 5 (lima) di Indonesia. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Syariah untuk menggunakan sistem teknologi informasi tersebut diantaranya adalah memiliki prosedur SOP terkait kegiatan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi, memiliki SDM yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana yang ditempatkan di Indonesia dan standar sistem teknologi informasi yang aman.

Selain itu, Perusahaan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan syariah dimana dilakukan dengan cara mengalihkan riisko pembiayaan syariah melalui mekanisme penjaminan syariah, mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan pembiayaan syariah melalui mekanisme asuransi syariah dan melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan syariah. Dalam melakukan mitigasi risiko tersebut, perusahaan syariah wajib menggunakan lembaga penjamin syariah atau perusahaan asuransi syariah yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK.

Demikianlah informasi mengenai Ketentuan Umum Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Syariah di Indonesia, semoga dapat bermanfaat. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut tentang pelayanan permohonan perizinan sebagai Perusahaan Syariah pada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, silahkan menghubungi team kami di jasaparalegal@gmail.com atau Hotline WA ke 0812-10005154.

JasaParalegal, your executive legal assistant.

Share This