Pentingnya Pencatatan Hak Cipta di Indonesia

Pendahuluan Pencatatan Hak Cipta

Timbul anggapan dalam masyarakat karena sifat hak eksklusif dari hak cipta otomatis dilindungi sejak secara nyata dan deklaratif hak cipta tersebut dideklarasikan kepada pihak lain. Hak cipta melekat pada ciptaan dalam setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas kemampuan, daya pikir, imajinasi, ketrampilan dan keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Pemegang Hak Eksklusif

Pemegang dari hak eksklusif adalah Pencipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta secara sah atau pihak yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Ciptaan harus bersifat khas dan pribadi. Atas suatu ciptaan dapat melekat suatu hak cipta dan hak terkait yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukkan, prosedur fonogram atau lembaga penyiaran.

Hak Moral

Pada diri Pencipta melekat hak eksklusif dimana terkandung hak moral dan hak ekonomis. Hak moral adalah hak yang sepenuhnya melekat pada diri Pencipta tidak dapat dialihkan sebagai identitas kepemilikannya terhadap ciptannya. Sementara hak ekonomis mengindentifikasikan manfaat secara ekonomis yang dapat diperoleh oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah atas royalty dalam ciptaan tersebut.

Bagaimana cara menentukan hasil karya yang dilindungi oleh Hak Cipta ?

Adapun berdasarkan pasal 41 UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa karya yang tidak dilindungi oleh Hak Cipta adalah seluruh hasil karya yag belum diwujudkan dalam bentuk nyata, setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan dan alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya untuk kebutuhan fungsional. Tidak ada hak cipta untuk karya berupa hasil rapat terbuka lembaga Negara, peraturan perundang – undangan, pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah, putusan pengadilan dan kitab suci atau symbol keagamaan.

Apakah Pencipta Wajib Mencatatkan Hasil Ciptaannya ?

Berdasarkan Pasal 64 UU Hak Cipta,  Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Sehingga bukan merupakan kewajiban namun ada hal yang dapat menjadi pertimbangan penting bagi para Pencipta dalam mencatatkan Ciptaannya. Dimana pencatatan hak cipta memberikan kekuatan yuridis absolut kepada Pencipta / Pemegang Hak Cipta / Pemilik Hak Cipta atas klaim yang terjadi atas ciptaannya dan menjadi bukti kepemilikan dalam persidangan apabila ada yang mengajukan gugatan terhadap ciptaan tersebut.

Bagaimana tata cara Pencatatan Ciptaan ?

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait atau Kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM.  Permohonan dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait atau penggantinya, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait serta membayar biaya untuk pencatatan sebagaimana telah ditentukan. Untuk UMKM rentang harga pencatatan adalah Rp. 200.000 – Rp.250.000 sementara untuk Umum rentang harga pencatatan adalah Rp. 400.000 – Rp. 500.000,- .

Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang maka nama pemohon wajib dituliskan semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih. Apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah NKRI maka permohonan wajib dilakukan oleh konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasanya.

Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Hak Cipta

Kekuataan hukum pencatatan hak cipta dan produk terkait dapat hapus diantaranya karena :

  1. Melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan Negara. Atau peraturan perundang – undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI,
  2. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan hak cipta atas ciptaan atau produk hak terkait,
  3. Lampaunya waktu dalam perlindungan ciptaan yang telah melakukan pencatatan,
  4. Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait.

Baca juga, Implikasi Hukum Bagi PT yang Tidak Mendaftarkan Usahanya

Demikianlah informasi mengenai pentingnya pencatatan Hak Cipta atas suatu Ciptaan dan produk Hak Terkait, semoga dapat bermanfaat. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut tentang pelayanan pencatatan Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, silahkan menghubungi team kami di jasaparalegal@gmail.com atau Hotline WA ke 0812-10005154.

JasaParalegal, your executive legal assistant.

Share This