Kewajiban Pajak bagi Penyelenggara Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P)

Kewajiban penyelenggara Fintech

Bagi Penyelenggara Fintech, hal pertama yang wajib dilakukan sebelum menyelenggarakan kegiatan usahanya adalah mendaftarkan usahanya pada Otoritas Jasa Keuangan sehingga dapat terdaftar sebagai Penyelenggara Fintech P2P sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kewajiban Penyelenggara Fintech yang wajib dipenuhi adalah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan maupun Penanggungjawab dari Badan yang menyelenggarakan kegiatan Fintech P2P. Sehingga jelas, kegiatan layanan financial technology wajib tunduk pada regulasi terkait perpajakan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia melakukan reforming pada sistem perpajakan di Indonesia melalui Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan,  sehingga seluruh perusahaan, baik Fintech dan masyarakat berkewajiban melapor dan menyetor pajak kepada Pemerintah melalui laman website e-filling ereg.pajak.go.id. Adapun tidak ada pengecualian bagi Perusahaan Fintech untuk melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak akan berhubungan dengan seluruh lini operasional kegiatan Fintech. Salah satunya dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Bagi setiap Perusahaan Fintech yang ingin mendaftarkan perizinannya di OJK, salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi adalah memiliki NIB. Melalui sistem Online Single Submission, setiap Perusahaan dapat mendaftarkan kegiatan usahanya untuk mendapatkan NIB dan wajib memenuhi pembayaran dan pelaporan pajak. Apabila tidak, maka secara otomatis pada sistem, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melanjutkan proses untuk mendaftarkan NIB Perusahaannya.

Apa saja Jenis Pajak yang Wajib Dipenuhi oleh Perusahaan Fintech ?

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) (PPh Pasal 4 ayat(2))

PPh Pasal 4 ayat (2) / PPh Final adalah Pajak Penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan Terutang. Final dalam hal ini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Objek PPh Pasal 4 ayat (2) adalah peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha dalam satu tahun masa pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

PPh Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri atau karyawan di Perusahaan Fintech dan wajib dibayarkan setiap bulannya.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

PPh Pasal 23 adalah Pajak atas transaksi dividen yaitu pembagian keuntungan saham yang dapat berupa royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa serta penghasilan lain terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan, atau jasa. Bagi Perusahaan Fintech, Tarif PPh Pasal 23 wajib dipenuhi sebesar 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa yang dilakukan oleh Perusahaan Fintech.

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26)

PPh Pasal 26 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Tarif PPh Pasal 26 adalah 20% atas jumlah bruto yang dikenakan atas perolehan keuntungan dari penghapusan utang, premi swap dan transaksi lindung lainnya, pensiun dan pembayarang berkala,hadiah dan penghargaan,intensif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan,royalti, sewa dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset, dividen serta bunga termasuk premium, diskonto, intensif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman. Kewajiban PPh Pasal 26 dikenakan kepada pelaku usaha fintech dalam hal kegiatan usaha tersebut berhubungan dengan Wajib Pajak Luar Negeri.

Bagaimana bila Perusahaan Fintech tidak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak ?

Apabila Perusahaan Fintech tidak memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka sanksi administrasi akan dikenakan, yaitu

  • Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dikenakan apabila Perusahaan Fintech tidak memenuhi kewajibannya untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
  • Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan dikenakan untuk Denda Lapor dalam hal Perusahaan Fintech tidak memenuhi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 atau SPT Masa lainnya.
  • Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dikenakan apabila Perusahaan Fintech tidak memenuhi kewajiban SPT Masa PPN sesuai batas waktu yang ditentukan.

Perlu untuk diketahui oleh Perusahaan Fintech, sistem perpajakan dapat dilakukan berdasarkan penilaian sendiri (self assesment) melalui e-Filling yang merupakan aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang mempermudah Perusahaan Fintech untuk melaporkan, menghitung dan membayar secara mandiri.

Baca juga : Kewajiban Penyelenggara Fintech dalam Escrow dan Virtual Account

Demikianlah informasi yang wajib untuk diketahui oleh Pelaku Usaha Fintech mengenai kewajiban pemenuhan pajak terkait kegiatan usahanya di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Apabila dibutuhkan bantuan dalam Pengurusan Kewajiban Pajak, Pendirian Perusahaan serta Dokumen Legalitas Perusahaan dalam hal ini Fintech, silahkan menghubungi team kami di jasaparalegal@gmail.com atau Hotline WA ke 0812-10005154.

JasaParalegal, your executive legal assistant.

Share This