Ketentuan dan Kewajiban Dalam Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pada Perusahaan Fintech

Bagaimana Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Perusahaan Fintech ?

Dalam rangka memperkuat konstruksi perekonomian di Indonesia, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi di dalam negeri dan perbaikan ekonomi nasional.

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat dilakukan pada sektor pemerintah dan sektor swasta. Sektor swasta dalam hal ini dapat berbentuk perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan, atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang. Melalui regulasi tersebut, Perusahaan Fintech dapat mempekerjakan TKA sebagai sumber daya manusia dalam kegiatan usahanya.

Bagaimana Kewajiban TKA selama bekerja di Indonesia ?

Kewajiban TKA selama bekerja di Indonesia berdasarkan Pasal 5 Permenaker No . 10 Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

  1. TKA wajib memiliki ITAS untuk bekerja yang akan diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  2. TKA wajib memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki.
  3. TKA wajib memiliki sertifikat kompetensi atau minimal pengalaman kerja sedikitnya 5 tahun kerja sesuai kualifikasi jabatan yang akan diduduki.
  4. TKA wajib mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping, maka dari itu Perusahaan Fintech wajib menyediakan Tenaga Kerja Pendamping yang merupakan Warga Negara Indonesia.
  5. TKA wajib memiliki NPWP dalam waktu minimal 6 bulan telah bekerja di Indonesia.
  6. TKA dilarang memiliki kedudukan sebagai personalia, seperti diantaranya Human Resource Manager, Career Advisor, Personnel and Careers Specialist, dsb. dalam Perusahaan Fintech maupun sektor swasta lainnya.
  7. TKA dipekerjakan sesuai dengan masa kerja dan wajib memiliki RPTKA yaitu Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Bagaimana Kewajiban Perusahaan Fintech yang akan mempekerjakan TKA di Indonesia ?

Perusahaan Fintech wajib untuk memenuhi ketentuan regulasi yang melarang penempatan TKA pada kedudukan jabatan personalia dalam kegiatan usahanya. Selain itu, Perusahaan Fintech juga berkewajiban dalam melakukan pengurus RPTKA yang nantinya akan disahkan oleh Menteri dan membayar DKP-TKA yaitu Dana Kompensasi Penggunaan TKA sebagai PNBP atau Penerimaan Daerah, mengikutsertakan TKA tersebut dalam program asuransi dan Program Jaminan Sosial bagi TKA yang memiliki masa kerja minimal 6 bulan.

Tidak hanya itu, Perusahaan Fintech juga berkewajiban untuk memfasilitasi pendidikan Bahasa Indonesia kepada TKA yang akan dipekerjakannya serta menunjuk Tenaga Kerja Pendamping WNI yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih teknologi dan keahlian TKA.

Pelaku Usaha Fintech dalam hal ini dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan Pemberi Kerja TKA lain dalam jabatan direktur/komisaris yang bukan pemegang saham dan harus mendapat persetujuan dari Pemberi Kerja pertama.

Baca juga : Kewajiban Pelaku Usaha dalam Pengurusan RPTKA

Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila dibutuhkan bantuan dalam Pengurusan RPTKA, Notifikasi, hingga ITAS (Izin Tinggal Sementara) serta Dokumen Legalitas Perusahaan lainnya terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing, silahkan menghubungi team kami di jasaparalegal@gmail.com atau Hotline WA ke 0812-10005154.

JasaParalegal, your executive legal assistant.

Share This