Ketentuan Perizinan Persetujuan Ekspor bagi Kegiatan Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain di Indonesia

Untuk dapat melakukan kegiatan ekspor minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lain di Indonesia, baik Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap (BUT) wajib terdaftar sebagai Eksportir Terdaftar (ET) dan mendapatkan Persetujuan Ekspor (PE) di Indonesia. Badan Usaha dalam hal ini merupakan perusahaan berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha tetap terus – menerus dan didirikan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, sementara Badan Usaha Tetap (BUT) adalah badan usaha berbadan hukum di luar Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan tunduk pada regulasi di Indonesia.

Eksportir Terdaftar wajib mendapatkan Persetujuan Ekspor (PE) dari Kementerian Perdagangan dengan mendaftarkan badan usahanya secara online (daring) melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada DIrektur Jenderal Kementerian Perdagangan. Adapun dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi adalah

  1. Penetapan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi / ET Bahan Bakar Lain
  2. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang telah mendapatkan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi sebelumnya.

Untuk kegiatan ekspor bahan bakar lain, badan usaha wajib menyertakan laporan realisasi ekspor bahan bakar lain untuk ET Bahan Bakar Lain yang telah mendapatkan PE Bahan Bakar Lain sebelumnya.

  • Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Dirjen Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri ESDM.

Untuk kegiatan Ekspor Bahan Bakar Lain, diwajibkan Rekomendasi Ekspor yang diterbitkan dari pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan bahan bakar, atau Rekomendasi Ekspor yang diterbitkan dari pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan industri/bahan baku.

Permohonan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi atau PE Bahan Bakar Lain diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara benar dan lengkap. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Direktur Jenderal wajib memberitahukan penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Jangka waktu PE tersebut ditentukan oleh masa berlaku rekomendasi yang dikeluarkan untuk kegiatan ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi oleh Kementerian ESDM dan masa berlaku rekomendasi ekspor untuk Bahan Bakar Lain sesuai dengan peruntukkannya.

Apabila Minyak Bumi dan Gas Bumi merupakan bagian dari Negara dan/atau milik Negara, Minyak Bumi dan Gas Bumi hanya dapat diekspor oleh ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang mendapatkan penunjukan dari Pemerintah. ET yang akan ditunjuk tersebut wajib terdaftar PE Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Kementerian Perdagangan.

Demikianlah informasi mengenai Prosedur Permohonan Perizinan Penyelenggara Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain di Indonesia, semoga dapat bermanfaat. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut tentang pelayanan permohonan perizinan Persetujuan Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain di Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, silahkan menghubungi team kami di jasaparalegal@gmail.com atau Hotline WA ke 0812-10005154.

JasaParalegal, your executive legal assistant.

Share This