Ketentuan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Kegiatan Ekspor di Indonesia

Untuk melakukan ekspor, maka pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan-ketentuan ekspor berdasarkan hukum diantaranya adalah

a. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Permendag No. 13/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, maka Pelaku Usaha yang dapat melakukan ekspor adalah

  • orang perseorangan,
  • lembaga dan,
  • badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

b. Sebelum menentukan untuk melakukan kegiatan Ekspor, Anda harus mengenali pembagian jenis Barang Ekspor di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Permendag No. 13/2012, Barang ekspor dikelompokkan ke dalam :

  • Barang Bebas Ekspor;
  • Barang Dibatasi Ekspor;
  • Barang Dilarang Ekspor.

d. Untuk usaha orang perseorangan, hanya dapat mengekspor kelompok Barang Bebas Ekspor. Sementara untuk Lembaga atau Badan Usaha dapat mengekspor Barang Bebas Ekspor dan Barang Dibatasi Ekspor.

e. Bagi Anda sebagai orang perseorangan yang akan melakukan ekspor Barang Bebas Ekspor, maka kelengkapan dokumen yang harus Anda miliki adalah NPWP dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

f. Bagi Anda sebagai lembaga atau badan usaha yang mengekspor Barang Bebas Ekspor, maka kelengkapan dokumen yang harus Anda miliki adalah

  • Izin Usaha dari kementrian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi,
  • Tanda Daftar Perusahaan,
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Nomor Induk Berusaha (NIB)
  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
  • Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

g. Bagi Anda sebagai lembaga atau badan usaha yang mengekspor Barang Dibatasi Ekspor maka kelengkapan dokumen yang harus Anda miliki adalah

  • Nomor Induk Berusaha (NIB),
  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
  • Izin Usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi,
  • Tanda Daftar Perusahaan,
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
  • Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar,
  • Persetujuan dan Laporan Surveyor,
  • Surat Keterangan Asal dan/atau
  • Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

h. Setiap Eksportir yang mengekspor Barang Dilarang Ekspor akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan/atau sanksi seperti penanganan Barang Ekspor oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

i. Setiap Eksportir yang mengekspor Barang Dibatasi Ekspor yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan, pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar, Persetujuan Ekspor.

Demikian artikel mengenai, Ketentuan Ekspor bagi Pelaku Usaha di Indonesia

Apabila dibutuhkan bantuan dalam Pendirian Badan Usaha, Perizinan Ekspor, silahkan menghubungi team kami di jasaparalegal@gmail.com atau Hotline WA ke 0812-10005154.

JasaParalegal, Legal Support Specialist

Share This