Ketentuan Baru Perizinan Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain di Indonesia

#NewsAndUpdates

Kegiatan impor dan ekspor adalah salah satu kegiatan perdagangan yang mempengaruhi perekonomian nasional, terlebih untuk produk minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lain yang merupakan sumber daya alam strategis untuk kelangsungan hidup masyarakat. Sehingga Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain (“Permendag No. 21 Tahun 2019) mengoptimalkan kepastian berusaha bagi pelaku usaha untuk mendukung percepatan pelayanan perizinan berusaha sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan kegiatan ekspor dan impor di Indonesia.

Kegiatan Perizinan Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain

Minyak bumi dan gas bumi hanya dapat diekspor oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Hulu – Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi dan Badan Usaha Tetap yang melakukan kegiatan usaha hulu Minyak Bumi dan Gas Bumi. Badan Usaha dalam hal ini merupakan perusahaan berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha tetap terus – menerus dan didirikan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, sementara Badan Usaha Tetap (BUT) adalah badan usaha berbadan hukum di luar Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia dan tunduk pada regulasi di Indonesia. Baik Badan Usaha dan BUT wajib mendapatkan penetapan sebagai Eksportir Terdaftar (ET) Minyak Bumi dan Gas Bumi dari Menteri.

Sementara Bahan Bakar Lain hanya dapat dieskpor oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Bahan Bakar lain dan wajib mendapatkan penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain dari Menteri.

Bagaimana Prosedur Permohonan Pendaftaran Penetapan ET di Indonesia ?

Untuk mendapatkan penetapan ET di Indonesia untuk ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik Badan Usaha dan BUT dapat mengajukan permohonan secara online (daring) melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan. Badan Usaha dan BUT wajib melampirkan hasil scan dokumen asli Nomor Induk Usaha (NIB) dan perijinan usaha di bidang Minyak Bumi dan Gas Bumi. Hal ini berlaku sama bagi Badan Usaha yang akan memohonkan penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain, dapat melakukan pendaftaran secara online (daring) melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id dan melengkapi persyaratan NIB dan perijinan usaha.

Pengajuan permohonan tersebut hanya dapat dilakukan setelah Badan Usaha dan BUT telah mendapatkan hak akses. Hak akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.

Lama permohonan pendaftaran penetapan ET di Indonesia

Permohonan akan diproses oleh Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap dan benar dan Direktur Jenderal akan menerbitkan penetapan badan usaha dan/atau BUT sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi atau ET Bahan Bakar Lain. Dalam hal permohonan tersebut ditolak, maka Direktur Jenderal wajib memberitahukan penolakan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal permohonan diterima.

Penetapan Badan Usaha dan/atau BUT sebagai ET Minyak Bumi, Gas Bumi serta ET Bahan Bakar Lain berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan.

Badan Usaha dan/atau BUT yang telah ditetapkan sebagai ET Minyak Bumi dan Gas Bumi atau ET Bahan Bakar Lain wajib mendapatkan Persetujuan Ekspor (PE) Minyak Bumi dan Gas Bumi atau PE Bahan Bakar Lain untuk dapat melakukan ekspor minyak bumi dan gas bumi atau bahan bakar lain.

Demikianlah informasi mengenai Prosedur Permohonan Perizinan Ekspor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain di Indonesia, semoga dapat bermanfaat. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut tentang pelayanan permohonan perizinan Eksportir Terdaftar di Kementerian Perdagangan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, silahkan menghubungi team kami di jasaparalegal@gmail.com atau Hotline WA ke 0812-10005154.

JasaParalegal, your executive legal assistant.

Share This