Ketentuan Baru Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

Seiring meningkatnya perkembangan model usaha lintas Negara yang melibatkan subjek pajak luar negeri, maka Pemerintah wajib untuk memberikan kepastian hukum bagi subjek pajak luar negeri yang menjalankan kegiatan usaha baik yang melalui bentuk usaha terkait kewajiban dan hak perpajakannya. Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (“Permenkeu No. 35/2019”) diatur mengenai kewajiban perpajakan BUT dan ketentuan baru mengenai BUT di Indonesia.

BUT adalah setiap badan usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi Asing atau Badan Asing untuk menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dimana melakukan kegiatan usaha pada suatu tempat usaha (place of business) yang sifatnya tetap (permanen) di Indonesia dan tempat usaha tersebut digunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan usaha. Permanen berarti dapat digunakan secara kontinu dan berada di lokasi geografis tertentu.

Namun ketentuan ini tidak dipersyaratkan terhadap BUT proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan, pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan atau orang yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas, agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

Kategori tempat usaha BUT mencakup segala jenis tempat, ruang, fasilitas atau instalasi termasuk mesin atau peralatan yang digunakan oleh orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, perternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan orang pribadi asing atau badan asing untuk menjalankan usaha melalui internet.

Tempat usaha BUT digunakan untuk menjalankan usaha sepanjang tempat usaha tersebut tersedia untuk digunakan sehingga orang pribadi asing atau badan asing memiliki akses yang tidak terbatas untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan tempat tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam hal tempat usaha hanya digunakan untuk penyimpanan data dan/atau pengelolaan data secara elektronik dengan akses terbatas untuk mengoperasikan tempat usaha oleh orang pribadi asing atau badan asing.

Demikianlah informasi mengenai Ketentuan Baru Mengenai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, semoga dapat bermanfaat. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut tentang penyelenggaraan usaha Bentuk Usaha Tetap di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, silahkan menghubungi team kami di jasaparalegal@gmail.com atau Hotline WA ke 0812-10005154.

JasaParalegal, your executive legal assistant.



Share This