Prosedur dan Tatacara Pendaftaran Uang Elektronik

Berdasakan (Pasal 1 Ayat 3 PBI NO 11/12/PBI/2009), yang menyebutkan bahwa uang elektronik adalah pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

• Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
• Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
• Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
• Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Peraturan ini menyebutkan bahwa penyelengara uang elektronik terdiri atas empat unsur; principal, penerbit, acquier, dan kliring. Namun pelaku utama dari usaha ini adalah si penerbit.

Pasal 1 Ayat 6 PBI NO 11/12/PBI/2009 menyebutkan bahwa penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.

Uang elektronik diatur sepenuhnya oleh otoritas berwenang yaitu Bank Indonesia (BI) yang mengatur bahwa bank atau selain bank yang ingin menjadi penerbit haruslah berbadan hukum dan wajib berbentuk PT terlebih dahulu dan wajib melaporkan ke BI apalagi jika dana yang di keluarkan telah mencapai batas yang telah ditetapkan.

Persyaratan dokumen untuk mengajukan permohonan:
• Company profile
• Akta Pendirian
• Business arrangement
• Susunan daftar direksi dan komisaris
• Hasil analisis bisnis setahun kedepan
• Bukti kesiapan perangkat hukum
• Bukti kesiapan operasional
• Bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas
• Laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen
• Prosedur penanganan keadaan darurat
• Fotokopi rekening simpanan yang menunjukkan besarnya dana float pada saat mengajukan permohonan
• Hasil analisis dan identifikasi risiko produk uang elektronik
• Uraian system informasi akuntansi yang akan diterapkan untuk uang elektronik yang diterbitkan

Izin usaha di keluarkan oleh BI jika pihak penerbit telah mengelola atau merencanakan pengelolaan dana float sebesar Rp. 1 miliar atau lebih. Perlu juga dicatat bahwa penerbit hanya dapat menerbitkan uang dalam mata uang rupiah (Rp).
Aspek kelayakan wajib dipenuhi sebelum mengajukan izin seperti legalitas, profil perusahaan, struktur manajemen, sistem keamanan, perlindungan konsumen dan sebagaianya. Apabila penerbit tidak bisa menyampaikan hal ini, izin usaha akan langsung ditolak.

Besar kemungkinan, BI akan meminta persyaratan tambahan untuk perizinan usaha. Pihak yang sudah mendapatkan izin, namun akan melakukan: pengembangan kegiatan jasa system pembayaran; pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran; dan/atau kerjasama dengan pihak lain, harus mendapat persetujuan dari BI.

Tahapan Pengajuan Izin
Persyaratan baru berlaku untuk seluruh pelaku usaha yang termasuk ke dalam Financial Technology (Fintech), yang salah satunya adalah uang elektronik Pasal 3 (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial

Proses perizinan usaha hampir sama dengan bidang usaha perdagangan, yaitu akan didahului dengan tahapan pengesahan hukum. Akan tetapi setelah tahapan pertama selesai, untuk izin usaha uang elektronik akan langsung menuju ke otoritas terkait yaitu Bank Indonesia (BI).

Proses perizinan di Bank Indonesia meliputi tiga tahapan seperti di bawah ini:
1. Pendaftaran (Pasal 7 PBI NO. 19/12/2017)
2. Regulatory Sandbox: Setelah terdaftar, maka masuk ke dalam tahap regulatory sandbox dimana produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya diuji. Jika berhasil, maka dapat melanjutkan ke tahapan pengajuan izin. Jika tidak berhasil, maka Penyelenggara dilarang untuk memasarkan produk, layanan, serta menggunakan teknologi dan/atau model bisnis yang diujicobakan.
3. Pengajuan izin kepada otoritas yang berwenang (BI)
4. Pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggara yang sudah terdaftar di Bank Indonesia akan dilakukan langsung oleh Bank Indonesia.

Jika memerlukan konsultasi terkait proses pendaftaran ijin uang elektronik, silahkan menghubungi kami di 0812-10005154 atau email jasaparalegal@gmail.com

Iklan

Akta Pendirian Notaris bagi Anak Perusahaan, perlu atau tidak?

Sebelum kita membahas mengenai anak perusahaan, sebaiknya mari kita lihat dulu apa pengertian Perseroan Terbatas atau dikenal dengan istilah Perusahaan dalam bisnis menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), yaitu:

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) harus dibuat dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris.

Bertujuan memanfaatkan prinsip limited liability atau pertanggungjawaban terbatas, sebuah perseroan terbatas dapat mendirikan “Perseroan Anak” atau Subsidiary untuk menjalan kan bisnis “Perseroan Induk” atau Parent Company. Hal ini tidak diatur dalam UUPT melainkan pendirian “Perseroan Anak” atau Subsidiary mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, dimana pendaftaran anak perusahaan berlaku juga pendaftaran seperti perusahaan induknya sesuai bentuk badan usahanya (dalam hal ini Perseroan Terbatas).

Sehingga jelas bahwa pendirian Perseroan Anak, diperlukan juga untuk dibuat dengan Akta Notaris, terlepas dari apakah jenis bidang usaha Perseroan Anak sama atau berbeda dengan Perseroan Induk.

Membutuhkan bantuan dalam pendirian Perseroan Terbatas dan pengurusan legalitas perijinannya, hubungi kami segera di support@jasaparalegal.com atau hotline 0812-10005154.

Acuan artikel : hukumonline.com

Perjanjian yang Sah Menurut Undang-Undang

Sebelum kita membahas apa saja yang harus diperhatikan agar Perjanjian dinyatakan Sah menurut undang-undang, kita lihat dulu apa sebenarnya pengertian Perjanjian itu.

Perjanjian adalah suatu perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih. Pengertian Perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1313 disebutkan bahwa Perjanjian adalah “Suatu perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Hal ini berarti perjanjian dijadikan sumber perikatan dari kesepakatan yang terjalin. Pada Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata dinyatakan, “semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Lalu, apakah syarat-syarat untuk sahnya sebuah perjanjian? Terdapat empat syarat untuk sahnya sebuah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

  1. Adanya Pihak yang Mengikatkan Diri
  2. Kelayakan Subjek Hukum untuk Membuat Perjanjian
  3. Terdapat Objek Hukum yang Diatur
  4. Memenuhi Syarat Subjektif dan Objektif

Bermacam-macam kepentingan setiap pihak dalam membuat suatu perjanjian membutuhkan jenis dan bentuk perjanjian yang sesuai dan diatur secara khusus. Bentuk perjanjian secara umum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: perjanjian bawah tangan dan perjanjian notariil.

Perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dengan tepat oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Karena perjanjian tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti dan mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan di kemudian hari yang biasa dikenal dengan istilah Wanprestasi.

Bagaimana membuat perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan kita? Konsultasikan gratis dengan team kami di support@jasaparalegal.com atau hotline: 0812-10005154