AMDAL sebagai Kewajiban Pelaku Usaha dalam Pendirian Badan Usaha

AMDAL adalah dokumen kajian mengenai dampak penting suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ditetapkan berdasarkan potensi dampak penting yang akan timbul dengan jenis usaha yang akan dilakukan dan ketidakpastian akan kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negative yang dapat timbul dengan adanya kegiatan usaha tersebut.

AMDAL adalah upaya Pemerintah dalam melindungi dan mengelola serta memantau lingkungan hidup sehingga dapat menjadi upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup yang akan berdampak luas pada masyarakat.

Apa saja jenis usaha berdasarkan Permen Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 yang wajib memiliki AMDAL ?

Sebelum mendirikan badan usaha, Pelaku Usaha wajib menakar sejauh mana kegiatan usaha yang akan dilakukan tersebut menimbulkan perubahan dan dampak bagi lingkungan hidup. Sehingga mengacu pada hal tersebut, Pemerintah mewajibkan jenis usaha tertentu untuk wajib memiliki AMDAL sebagai legalitas dari kegiatan usahanya.

Jenis Usaha yang wajib memiliki AMDAL diantaranya adalah :

Bidang Pertanian

Karena dampak yang dapat timbul dari kegiatan usaha pertanian diantaranya erosi tanah, persebaran hama, perubahan kesuburan tanah akibat pestisida bahkan penyebaran virus penyakit endemic, maka jenis – jenis usaha bidang pertanian berikut ini wajib memiliki AMDAL yaitu :

  1. Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas diatas 2.000 hektar;
  2. Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya dengan luas diatas 5.000 hektar;
  3. Budidaya tanaman perkebunan

Bidang Perikanan dan Kelautan

Karena dampak yang dapat timbul dari kegiatan usaha yaitu perubahan ekosistem perairan dan pantai, bentang alam dan hidrologi, maka jenis – jenis usaha berikut ini wajib memiliki AMDAL yaitu :

  1. Usaha budidaya perikanan untuk tambak udang / ikan dengan penggunaan teknologi maju dan madya maupun tanpa unit pengolahan dengan luas lebih dari 50 hektar;
  2. Usaha budidaya perikanan terapung (jarring apung dan pen system) baik yang berada di air tawar maupun di air laut;

Bidang Kehutanan

Jenis – jenis usaha yang wajib memiliki AMDAL karena dampak yang dapat timbul diantaranya gangguan ekosistem hutan, hidrologi, hama penyakit dan potensi konflik sosial adalah :

  1. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu baik dari Hutan Alam dan
  2. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman dengan luas lebih dari 5.000 hektare.

Bidang Perhubungan

Jenis – jenis usaha yang wajib memiliki AMDAL karena dampak yang dapat timbul diantaranya emisi gangguan lalu lintas, pencemaran udara dan gangguan jaringan prasarana sosial yaitu :  

  1. Pembangunan jalur kereta api dengan atau tanpa stasiunnya pada permukaan tanah dengan luas lebih dari 25km, di bawah permukaan tanah dan diatas permukaan tanah dengan panjang lebih dari 5km.
  2. Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan dengan luas lebih dari 5 hektare.
  3. Pengerukan perairan dengan capital dredging
  4. Pengerukan perairan sungai / laut dengan capital dredging yaitu memotong batu yang bukan termasuk material karang
  5. Penempatan hasil keruk di laut
  6. Pembangunan pelabuhan dengan fasilitas dermaga dengan konstruksi massif, konstruksi sheet pile atau open pile, penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang atau fasilitas terapung
  7. Pembangunan Bandar udara untuk fixed wing beserta fasilitasnya

Bidang Teknologi Satelit

Dengan alasan ilmiah khusus yaitu tingkat keamanan dan keselamatan serta lokasi yang khusus, maka jenis – jenis usaha berikut ini wajib memiliki AMDAL yaitu :

  1. Pembangunan dan pengoperasian Bandar antariksa
  2. Pembangunan fasilitas peluncuran roket di darat dan tujuan lainnya
  3. Pembangunan fasilitas pembuatan propelan roket
  4. Pabrik roket
  5. Pembangunan fasilitas uji static dan fasilitas peluncuran roket

Bidang Perindustrian

Karena dampak yang dapat ditimbulkan diantaranya adalah pencemaran udara, kebutuhan khusus terkait lokasi dan fasilitas yang digunakan maka jenis – jenis usaha berikut ini wajib memiliki AMDAL :

  1. Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)
  2. Industri pulp atau industry pulp dan kertas yang terintegrasi dengan Hutan Tanaman Industri
  3. Industri petrokimia hulu
  4. Kawasan Industri (termasuk komplek industry yang terintegrasi)
  5. Industri galangan kapal dengan sistem graving dock
  6. Industri propelan, amunisi dan bahan peledak
  7. Industri peleburan timah hitam
  8. Kegiatan industri selain diatas yang menggunakan daerah urban, rural (pedesaan).

Bidang Pekerjaan Umum

Karena dampak yang dapat timbul berkaitan dengan lingkungan hidup maka jenis – jenis usaha berikut wajib memiliki AMDAL yaitu :

  1. Pembangunan bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya
  2. Daerah irigasi
  3. Pengembangan rawa : reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi
  4. Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai
  5. Normalisasi Sungai (termasuk sodetan) dan pembuatan kanal banjir
  6. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol yang membutuhkan jalan tol yang membutuhkan pengadaan lahan di luar ruang milik jalan di kota metropolitan, di kota sedang dan di pedesaan
  7. Pembangunan subway / underpass / terowongan / tunnel, jalan layang / flyover
  8. Persampahan yang dibangun pada kawasan tertentu
  9. Air Limbah Domestik
  10. Jaringan air bersih di kota besar / metropolitan
  11. Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman kota besar atau kota sedang.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan dapat menimbulkan konflik sosial terkait pembebasan lahan, efek pembangunan terhadap lingkungan sekitar, permasalahan limbah dan lainnya sehingga jenis – jenis usaha berikut ini wajib memerlukan AMDAL yaitu Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu di kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kecil, untuk keperluan settlement transmigrasi.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Kegiatan usaha yang berkaitan dengan eksploitasi lingkungan hidup untuk produksi energi dan sumber daya mineral wajib memiliki AMDAL yaitu untuk jenis – jenis usaha berikut :

  1. Eksploitasi Mineral dan Batubara
  2. Eksploitasi Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam (mineral batuan)
  3. Pengolahan dan permunian mineral logam, mineral bukan logam, batuan, mineral radioaktif
  4. Eksploitasi Mineral Radioaktif
  5. Penambangan di laut
  6. Penempatan tailing di bawah laut
  7. Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi serta pengembangan produksi di wilayah darat, lapangan gas bumi dan di laut
  8. Pipanisasi minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar minyak di laut
  9. Pembangunan kilang LPG, LNG dan minyak bumi
  10. Terminal regasifikasi LNG
  11. Kilang Minyak Pelumas (termasuk fasilitas penunjang)
  12. Pengembangan lapangan Gas Metana Batubara pada tahap eksploitasi dan pengembangan produksi
  13. Pembangunan jaringan transmisi dan pembangunan PLTD / PLTG / PLTU / PLTGU / PLTP, PLT Sampah (PLTSa) dengan proses methane harvesting
  14. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain PLT Bayu, PLT Biomassa / Gambut, PLT Surya, Angin)
  15. Eksploitasi Panas Bumi dan Pembangunan Kilang Biofuel

Bidang Pariwisata

Karena berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan, gangguan lalu lintas dan sampah sehingga jenis – jenis usaha berikut wajib memiliki AMDAL yaitu :

  1. Kawasan Pariwisata dan Taman Rekreasi
  2. Lapangan golf

Bidang Ketenaganukliran

Mengingat adanya potensi dampak dan risiko radiasi, jenis – jenis usaha berikut wajib memiliki AMDAL yaitu :

  1. Pembangunan dan pengoperasian reactor nuklir
  2. Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reactor
  3. Pembangunan dan pengoperasian instalasi pengelolaan limbah radioaktif
  4. Produksi Radioaktif

Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Mengingat adanya potensi dampak pencemaran lingkungan hidup, maka jenis – jenis usaha berikut wajib memiliki AMDAL yaitu :

  1. Industri jasa pengelolaan limbah B3 yang melakukan pemanfaatan dan pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3
  2. Pemanfaatan limbah B3, pengolahan limbah B3 dan penimbunan limbah B3 dengan landfill.

Bidang Multisektor

Jenis – jenis usaha yang bersifat lintas sektor dimana kewenangannya dilakukan oleh Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian yaitu :

  1. Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau kecil
  2. Pemotongan bukti dan pengurugan lahan
  3. Pengambilan air bersih dari danau atau sumber mata air dan air bawah tanah
  4. Pembangunan bangunan gedung

Bidang Pertanahan

Jenis – jenis usaha berikut ini terkait dengan aktivitas militer dengan klasifikasi tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting yaitu potensi ledakan dan keresahan sosial sehingga mewajibkan AMDAL yaitu :

  1. Pembangunan Pangkalan TNI AL
  2. Pembangunan Pangkalan TNI AU
  3. Pembangunan Pusat Latihan Tempur

Sehingga untuk melakukan rencana kegiatan tersebut Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan dan memiliki AMDAL sehingga rencana kegiatan usahanya dapat absah demi hukum.

Sebagai legal asisstant yang profesional di bidangnya, Jasa Paralegal dapat membantu dalam memberikan support bagi pendaftaran AMDAL untuk rencana kegiatan Perusahaan Pelaku Usaha secara efektif dan efisien. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Jasa Paralegal melalui email support@jasaparalegal.co.id atau hotline 0812-10005154.

JasaParalegal, Legal Support Specialist

Share This