Fintech di Indonesia, syarat syarat pendirian perusahaan

Fintech merupakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi sebagai penyelenggaran layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet. (POJK No. 77 Tahun 2016)

Syarat-syarat Pendirian Perusahaan Fintech di Indonesia :

Bentuk Perusahaan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 77, bentuk Perusahaan yang dapat menjadi penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah berbentuk PT atau Koperasi. Bentuk Perusahaan Fintech harus berbadan hukum dan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) POJK No. 77 mengatur bahwa baik PT atau Koperasi tersebut dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing. Warga negara asing atau badan hukum asing dapat secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham paling banyak 85% dalam perusahaan.

Pendirian Perusahaan

Pendirian Perusahaan Fintech wajib untuk memperhatikan penyusunan Akta Pendirian Perusahaan. Berdasarkan Pasal 11 POJK No. 77, dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar untuk Pendirian Perusahaan Fintech sedikitnya memuat kegiatan usaha sebagai perusahaan yang menjalankan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) POJK No. 77 diatur bahwa Perusahaan Fintech dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi, dilarang bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman, menerbitkan surat utang, memberikan rekomendasi kepada Pengguna, mempublikasikan informasi fiktif atau memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain.

KBLI 2017 yang sesuai untuk Fintech diantaranya adalah 63122 yang mencakup kegiatan pengoperasian situs web dan/atau platfrom digital untuk tujuan komersial.

Modal Perusahaan Fintech

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 77, Perusahaan Fintech berbentuk PT maupun Koperasi wajib memiliki modal disetor sedikitnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada saat pendaftaran. Pada saat mengajukan permohonan perizinan, Penyelenggara Fintech baik yang berbentuk PT dan Koperasi wajib memiliki modal disetor sedikitnya Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus rupiah).

Dokumen Pendirian Perusahaan

Adapun dokumen persyaratan yang dibutuhkan secara umum untuk pendirian Perusahaan Fintech adalah pembuatan akta pendirian PT, yang didalamnya ada Anggaran Dasar yang memuat informasi terkait perusahaan, mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, NPWP atas nama perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili  Perusahaan (SKDP), Nomor Induk Berusaha (NIB) dan BPJS Ketenagakerjaan beserta bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi.

Pendaftaran Perusahaan Fintech

Berdasarkan Pasal 8 POJK No. 77, Penyelenggara Fintech wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK. Permohonan pendaftaran tersebut wajib disampaikan oleh Direksi Perusahaan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dengan melampirkan dokumen perusahaan berupa :

  1. Akta Pendirian Badan Hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
  2. Bukti Identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru dari pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20%, anggota Direksi dan anggota Komisaris;
  3. NPWP Badan;
  4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  5. Bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait system elektronik yang digunakan penyelenggara dan data kegiatan operasional, telah terverifikasi oleh Sistem Manajemen Mutu ISO:27001;
  6. Bukti Pemenuhan Syarat permodalan dan;
  7. Surat Pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguna dalam hal perizinan penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.
  8. Jangka waktu persetujuan terhadap permohonan pendaftaran yang diajukan oleh Penyelenggara Fintech adalah 10 hari kerja sejak dokumen permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Apabila pendaftaran disetujui, maka OJK akan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

Perizinan Perusahaan Fintech

Dalam jangka waktu 1 tahun sejak Surat Tanda Bukti Terdaftar dimiliki oleh Perusahaan Fintech, proses selanjutnya adalah mengurus perizinannya. Apabila dalam tenggat waktu yang dinyatakan oleh OJK tersebut, Perusahaan Fintech tidak mampu untuk mengajukan izin, maka surat bukti terdaftar tersebut dinyatakan batal.

Permohonan perizinan disampaikan oleh Direksi Perusahaan Fintech kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya dengan melampirkan :

  1. Akta Pendirian Perusahaan termasuk anggaran dasar berikut perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang memuat sedikitnya nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, permodalan, kepemilikan, wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan komisaris dan perubahan anggaran dasar terakhir (jika ada) disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.
  2. Daftar kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing masing kepemilikan saham bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau daftar anggota  berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi.
  3. Data Pemegang Saham;
  4. Data Direksi dan Komisaris;
  5. Bukti pemenuhan permodalan yang dilegalisasi dan masih berlaku selama proses permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum Indonesia;
  6. Struktur organisasi penyelenggara;
  7. Pedoman/standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
  8. Rencana kerja untuk 1 tahun pertama yang paling sedikit memuat gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan, target dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target yang dimaksud dan proyeksi laporan keuangan untuk 1 tahun kedepan;
  9. Bukti kesiapan operasional berupa bukti kepemilikan atau penguasaan gedung dan ruangan kantor, daftar inventaris dan peralatan kantor;
  10. NPWP Perusahaan;
  11. Surat Pernyataan Rencana Penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi; dan
  12. Bukti Pelunasan Biaya Perizinan.

Batasan Pemberian Pinjaman Dana

Penyelenggara Fintech berdasarkan Pasal 6 POJK No. 77 wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman maksimal Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Demikianlah informasi mengenai Fintech di Indonesia, semoga dapat bermanfaat.

Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut mengenai pengurusan ijin dan legalitas perusahaan asing silahkan kunjungi website kami di Jasaparalegal

JasaParalegal, your executive legal assistant.

Baca juga artikel lainnya, disini

Share This