Awal 2017 silam, perusahaan startup Fintech berkembang di Indonesia dan menghadirkan perubahan dalam bidang usaha perbankan. Financial Technology atau Fintech sendiri adalah peleburan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya menghadirkan model bisnis moderat, dimana awalnya dalam transaksi pembayaran seseorang harus saling bertatap muka dan membawa sejumlah uang cash, tetapi sekarang transaksi dapat dilakukan dalam jarak jauh serta melakukan pembayaran hanya dalam hitungan detik. Adanya Perusahaan startup Fintech telah mengubah sistem pembayaran yang berlaku di masyarakat.

PBI No 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan POJK No 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjadi payung hukum operasional perusahaan fintech. BI dan OJK hadir sebagai fasilitator dalam lalu lintas pembayaran dan regulator ketertiban dalam mengatur lalu lintas pembayaran guna memastikan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha melalui pilar-pilar regulasi.

Dalam perkembangannya, Fintech ternyata tidak lepas dari pelanggaran hukum. Saat ini, banyak perusahaan fintech yang beroperasi ilegal dan terjerat kasus pelanggaran hukum. Jenis-jenis pelanggaran hukum yang sering terjadi diantaranya adalah cara penagihan ke konsumen yang tidak wajar hingga bocornya data pribadi konsumen. Selain itu, beberapa Fintech juga memberikan bunga pinjaman yang tidak wajar sehingga berakibat buruk bagi konsumen. Kasus-kasus pelanggaran hukum ini disebabkan oleh hubungan sebab-akibat dari konsumen dan perusahaan fintech. Satu sisi, banyak konsumen yang tidak paham mengenai persyaratan yang mengikatnya, sementara di sisi lain, banyak perusahaan fintech yang tidak taat dalam memenuhi ketentuan regulasi yang ditetapkan.

Dengan adanya pelanggaran hukum, perusahaan fintech dapat mengalami kerugian finansial dan operasional karena berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadapnya. Perusahaan Fintech yang terjerat pelanggaran hukum tentunya akan ditindak dengan pencabutan izin dari BI dan OJK serta sanksi pidana dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan pelanggaran hukum yang menjeratnya. Mirisnya lagi, setiap pihak dalam perusahaan fintech yang melakukan pelanggaran hukum akan dimasukkan dalam data BI maupun OJK sehingga menyulitkan para pihak kedepannya.

Upaya apa yang dapat dilakukan Pelaku Usaha Fintech untuk taat hukum ?

Pelaku usaha wajib untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan cyber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Selain itu Pelaku Usaha wajib beritikad baik untuk menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan serta langkah-langkah apa saja yang dapat ditempuh oleh konsumen jika terjadi gagal bayar, informasi ini dapat disampaikan melalui perjanjian konsumen sebelum terjadinya perikatan. Pelaku usaha yang taat hukum juga wajib untuk mencantumkan seluruh biaya yang timbul dari hutang, termasuk biaya yang timbul di muka, bunga, biaya keterlambatan dan biaya tambahan lain. Pelaku Usaha dilarang untuk mudah memberikan pinjaman kepada konsumen tanpa melakukan screening terhadap kondisi keuangan nasabah.

Taat dan patuh terhadap setiap regulasi dan ketentuan hukum bagi perusahaan Fintech, akan memberikan dampak positif baik bagi perekonomian negara, keberlangsungan usaha perusahaan dan masyarakat sebagai konsumen. Karena, nyatanya, Fintech bagi masyarakat memberi manfaat mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat dan mendorong strategi nasional keuangan inklusif. Menjadi penting bagi setiap pihak untuk berkontribusi secara positif bagi perekonomian bangsa dengan taat terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Demikianlah informasi mengenai Perusahaan Fintech di Indonesia, semoga dapat bermanfaat. Untuk informasi dan keterangan lebih lanjut mengenai pengurusan ijin dan legalitas perusahaan Fintech silahkan menghubungi team kami di jasaparalegal@gmail.com atau Hotline WA ke 0812-10005154.

JasaParalegal, your executive legal assistant.

Share This