Pemilihan Metode Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian di Pengadilan Negeri atau Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Herzien Inlandsch Reglement “HIR” dan KUHPerdata

Sebelum membahas mengenai metode penyelesaian sengketa, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenai Perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, Perjanjian merupakan suatu perbuatan ketika satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dalam Perjanjian tersebut, para pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai suatu objek tertentu. Perjanjian yang telah disepakati sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Kerapkali Perjanjian yang telah disepakati tersebut menimbulkan sengketa sehingga berdampak negatif bagi salah satu pihak. Sehingga menjadi penting bagi para pihak untuk menyepakati metode penyelesaian sengketa yang timbul. Hal ini merupakan penerapan asas Choice of Law yang merupakan bagian dari kebebasan berkontrak.  Adapun metode penyelesaian sengketa yang dapat disepakati oleh para pihak adalah metode musyawarah mufakat secara kekeluargaan, arbitrase atau secara litigasi di peradilan umum.

Metode musyawarah mufakat dan arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum atau dikenal dengan metode penyelesaian sengketa “non litigasi” yang berbeda dengan metode penyelesaian sengketa “litigasi” di peradilan umum.

Adapun Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase.

Sementara itu penyelesaian sengketa melalui litigasi diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan beracu pada Hukum Acara Perdata, HIR atau RBg sesuai dengan domisili para pihak.

Adapun perbedaan metode penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan Pengadilan Negeri diantaranya,

 

Pengadilan Negeri

 Arbitrase

Hukum Acara

 

 

 

 

 

Proses persidangan

Hukum Acaranya adalah Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) dimana agenda sidang ditentukan oleh Pengadilan.

 

Sidang dipimpin oleh Hakim di ruang sidang pengadilan.

Seringkali dalam praktiknya, sidang ditunda tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pihak.

 

Hukum Acaranya adalah HIR dan UU Arbitrase.

Sidang dipimpin oleh Majelis Arbiteryang ditentukan oleh para pihak.

Para pihak dapat melakukan pertemuan terpisah dengan Majelis Arbiter untuk berdiskusi. Untuk penundaan sidang, panitera arbiter akan menginformasikan kepada para pihak sebelum waktu sidang.

Lama Waktu Persidangan Sidang di Pengadilan Negeri relatif lama karena runtutan agenda sidang sesuai yang ditentukan dan karena terbukanya kesempatan bagi para pihak untuk melakukan upaya hukum setelah putusan sidang. Agenda Sidang berdasarkan kesepakatan para pihak. Sidang relatif cepat dimana setelah para pihak menunjuk Arbiter maka Arbiter akan memulai proses persidangan dan keputusan pun dapat dicapai.
Kerahasiaan Proses Persidangan Proses persidangan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menyatakan lain, sehingga publik dapat mengetahui putusan pengadilan atas sengketa para pihak. Proses persidangan tertutup hanya bagi para pihak yang bersengketa sehingga publik tidak akan mengetahui sengketa yang dialami para pihak.
Kekuatan Eksekutorial Putusan Putusan setelah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi sesuai isi putusan. Putusan arbitrase harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri untuk kemudian pelaksanaannya dilimpahkan kepada Ketua PN yang memiliki kompetensi relatif untuk pelaksanaannya.
Upaya Hukum terhadap Putusan Terhadap Putusan dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung. Tidak ada pilihan upaya hukum banding kecuali hal tersebut diatur dalam pasal undang-undangnya.
Pendaftaran Sengketa Sengketa didaftarkan penyelesaiannya melalui Pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam Perjanjian.

Sengketa didaftarkan di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

 

Demikianlah perbedaan antara penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Pengadilan Umum. Semoga dapat bermanfaat.

Jika dibutuhkan bantuan untuk menyusun agreement sesuai kaidah hukum, mengurus Pendirian Badan Usaha serta setiap perjanjian-perjanjian kerjasama dan dokumen legalitas terkait badan usaha yang akan didirikan, silahkan menghubungi team kami di jasaparalegal@gmail.com atau Hotline WA ke 0812-10005154.

JasaParalegal, your executive legal assistant.

Share This