Kewajiban bagi Pelaku Usaha untuk Mendaftarkan RPTKA Pekerja Asing berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018

Dengan berlakunya PerMenaker 10/2018 maka PerMenaker 35/2015 dan PerMenaker 16/2015 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebelumnya, mari kita pahami bersama bahwa Pelaku Usaha dalam ketentuan ini adalah badan usaha berbadan hukum ataupun badan usaha bukan berbadan hukum yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Adapun “RPTKA” merupakan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu yang disahkan oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Saat ini, Pelaku Usaha tidak perlu meminta rekomendasi kepada Kementerian atau Lembaga terkait untuk mempekerjakan TKA.

TKA yang akan dipekerjakan oleh Pelaku Usaha harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut :

  1. Memiliki Pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
  2. Memiliki Izin Tinggal Terbatas (“Itas”) untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi TKA yang telah bekerja lebih dari 6 bulan;
  4. Memiliki Sertifikat Kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA; dan
  5. Mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping.

Pengeculian bagi Pelaku Usaha tidak wajib untuk mendaftarkan pengesahan RPTKA apabila TKA tersebut dalam Perusahaan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak berdomisili tetap di Indonesia.

Lalu bagaimana mekanisme yang harus ditempuh Pelaku Usaha untuk mendapatkan pengesahan RPTKA ? Saat ini, Pelaku Usaha dapat mengajukan pengesahan RPTKA melalui sistem terintegrasi pelayanan terpadu Online Single Submission ”OSS” dengan :

Mengisi data :

Identitas Pemberi Kerja TKA, jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan, data Tenaga Kerja Pendamping, rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun, rencana penggunaan TKA setiap tahun sesuai perjanjian kerja dan alasan penggunaan TKA.

Menggungah data :

Bagan struktur organisasi, rancangan perjanjian kerja, surat pernyataan untuk penunjukkan Tenaga Kerja Pendamping, surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA dan surat pernyataan kondisi darurat dan mendesak dari Pemberi Kerja TKA dalam hal pemberi kerja TKA mempekerjakan TKA untuk pekerjaan bersifat darurat dan mendesak.

Jangka waktu pelayanan pendaftaran RPTKA hingga proses notifikasi RPTKA adalah 4 hari kerja yang sebelum berlakunya Peraturan ini  membutuhkan waktu 6 hari kerja.

Pelaku Usaha yang mempekerjakan TKA wajib untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia selama TKA sudah bekerja di Indonesia sehingga tujuan untuk pengalihan pengetahuan kepada tenaga kerja lokal pendamping dapat tercapai.

Apabila Pelaku Usaha tersebut tidak tunduk pada ketentuan dalam, PerMenaKer RI No.10/2018, maka Pelaku Usaha yang mempekerjakan TKA tersebut akan dikenakan sanksi administratif yang dapat berupa penundaan pelayanan, penghentian sementara proses perizinan TKA, pencabutan notifikasi dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah informasi yang wajib untuk diketahui oleh Pelaku Usaha yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing, semoga dapat  bermanfaat. Jika dibutuhkan bantuan u­­ntuk mengurus RPTKA, Pendirian Badan Usaha serta setiap perjanjian-perjanjian kerjasama dan dokumen legalitas terkait badan usaha yang akan didirikan, silahkan menghubungi team kami di jasaparalegal@gmail.com atau Hotline WA ke 0812-10005154.

JasaParalegal, your executive legal assistant.

Share This