Syarat dan Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018

Setiap Penduduk wajib melaporkan Pendaftaran Penduduk dan Peristiwa Penting yang dialaminya. Pendaftaran Pelaporan dilakukan di:
1. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota “Disdukcapil” atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau
2. Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat bagi WNI di luar wilayah NKRI.

Apa saja yang perlu dilaporkan dan didaftarkan?

1. Pelaporan Pendaftaran Penduduk
Penduduk dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia yang berada di wilayah NKRI atau di luar wilayah NKRI dan juga WNA yang berada di wilayah NKRI yang melakukan atau terlibat dalam Peristiwa Penting sebagaimana ditentukan dalam UU.
Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi:
– Pencatatan Biodata Penduduk,
– Penerbitan Kartu Keluarga,
– Penerbitan KTP Elektronik,
– Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan, dan
– Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

2. Pelaporan Peristiwa Penting
Peristiwa Penting yang wajib dilaporkan adalah:
– kelahiran, lahir mati,
– perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian,
– kematian,
– pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak,
– perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembetulan akta dan pembatalan akta
– serta peristiwa penting lainnya.

Rangkaian Prosedur Pendaftaran Penduduk dan Peristiwa Penting meliputi:
– Pelaporan
– Verifikasi dan Validasi
– Perekaman Data dan Pencatatan dan/atau Penerbitan Dokumen.

Pelaporan dapat dilakukan secara manual atau secara online melalui SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).Pelaporan Pendaftaran Penduduk dan atau Peristiwa Penting dapat dibantu oleh pihak lain apabila Penduduk dan WNI berada di luar wilayah NKRI.

Info lanjut mengenai hal ini, bisa konsultasikan ke jasaparalegal@gmail.com

Share This